Pemerintah Optimalisasi Penerimaan Pajak PPN di Tahun 2023

COPYTRADE – Pemerintah menetapkan pendapatan pajak di tahun 2023 sebesar 1.718 triliun. target tersebut naik 2,9 triliun dari usulan awal sebesar Rp 1.715 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mentargetkan peningkatan pendapatan pajak tersebut akan disokong oleh Pajak Pertambahan Nilai ( PPN). Target untuk PPN 2023 naik menjadi Rp 743 triliun dari usulan awal sebanyak 740,1 triliun.

Sri Mulyani menyebut, perubahan asumsi makro menjadi dasar perubahan target kenaikan PPN. Sedangkan target pajak dari sektor lain tidak banyak berubah. Seperti pendapatan

PPh Migas sebesar 61,4 triliun, PPh non migas sebesar Rp 873,6 triliun. Adapun pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 31,3 triliun, sedangkan perolehan pajak lainnya sebesar Rp 8,7 triliun

Apakah target tersebut dapat tercapai dengan maksimal, tentu banyak upaya yang harus dilakukan. Sebab Program Pengungkapan Sukarela ( PPS) tahun depan belum ditetapkan atau bahkan tidak ada perogram PPS. Sebab perekonomian sudah dianggap normal.

Tak hanya itu, harga komoditas juga diasumsikan melandai, termasuk gas dan minyak mentah. Penurunan tersebut juga tidak lepas dari perlambatan ekonomi dunia.

Target pajak tersebut akan bersih dari PPS, artinya pemerintah akan lebih banyak menangkap dari pergerakan ekonomi yang stabil. Hal itu juga aklan didukung dengan harmonisasi pelaksanaan Undang undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP).

Selain mengotimalkan pelaksanaan UUHP, pemerintah juga akan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

Saa

Pemerintah juga optimis, target penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun di akhir 2022 ini. Meski harus tetap waspada, namun pencapaian target 2022 ini sudah 97,5 persen. Harapannya di akhir tahun sudah tercapai 1.485 triliun.

Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari tren peningkatan harga komoditas, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup ekspansif di tahun 2021 lalu. Hal itu juga didukung dengan penerapan UU HPP.

Pemerintah menyebut Kuartal IV 2022, penerimaan pajak masih menujukkan tren positif.

Dirjen Pajak mencatat penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp 1.448,17 triliun. Dengan pertumbuhan kumulatif Januari sampai Oktober 58, persen.

Realisasi penerimaan telah juga mencapai 97,52 persen. Hal itu sesuai dengan target penerimaan pajak dalam Perpres 98 Tahun 2022.

Realisasi sebesar Rp 784,4 triliun berasal dari PPh non migas 104, persen. Kemudian PPN & PPnBM Rp 569,7 triliun 89,2 persen. PPh migas Rp67,9 triliun 105,1 persen target. PBB dan pajak lainnya Rp 26,0 triliun 80, persen.

Seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan kumulatif dominan yang positif dan tentu membanggakan.

PPh 21 tumbuh 21,0 persen. PPh 22 Impor tumbuh 107,7 persen.

PPh Orang Pribadi tumbuh 4,8 persen.

PPh Badan tumbuh 110,2 persen.

PPh 26 tumbuh 19,7 persen.

PPh Final tumbuh 62,6persen.

PPN Dalam Negeri tumbuh 38,4 persen. dan PPN Impor tumbuh 47,2 persen.

Kontribusi terbesar yakni industri pengolahan 29,4 persen atau tumbuh 43,7 persen.

Perdagangan 24,8 persen atau tumbuh 64,4persen.

Jasa keuangan dan asuransi 10,6% tumbuh 15,2 persen.

Pertambangan 8,5 persen tumbuh 188,9 persen.

Sektor konstruksi dan real estate 4,0 persen, tumbuh 3,0 persen.

Terkait dengan penerapan UU HPP meliputi :

  1. PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 131 perusahaan berhasil
    mengumpulkan PPN sebesar Rp 9,17 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran tahun 2020 sebesar Rp 730 miliar. Kemudian setoran tahun 2021 sebesar Rp 3,9 triliun.
  1. Pajak Fintech yang mulai berlaku 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan di bulan Juni 2022. PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk
    Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp101,39 miliar. Dan PPh 26 yang diterima wajib pajak luar negeri atau BUT sebesar Rp 47,21 miliar.
  2. Pajak Kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022 dan dibayarkan di bulan Juni 2022. PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara PMSE dalam negeri dan
    penyetoran sendiri sebesar Rp91,40 miliar. Kemudian PPN dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendahara sebesar Rp99,71 miliar.
  3. Dampak penyesuaian tarif PPN mulai 1 April 2022, penambahan penerimaan PPN sebesar Rp 1,96 triliun pada April 2022. Pada Mei 2022 Rp5,74 triliun. Rp6,25 triliun pada Juni 2022. Rp 7,15 triliun pada Juli 2022, dan Rp7,28 triliun pada Agustus 2022. Rp 6,87 triliun pada September 2022. dan Rp7,62 triliun pada Oktober 2022.
    Selain perkembangan penerimaan, disampaikan juga strategi pengamanan penerimaan tahun 2023.

Meski dihadapkan pada ancaman resesi dan normalisasi harga komoditas. Pada tahun 2023, optimalisasi penerimaan pajak dilakukan melalui perluasan basis pajak
dan penguatan strategi pengawasan. Hal itu tetap didukung dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi.

Lebih rinci, kebijakan tersebut dilakukan melalui, pertama, optimalisasi perluasan basis pemajakan dengan tindak lanjut pengawasan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan implementasi NIK sebagai NPWP.

Kedua, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan. Dengan implementasi penyusunan daftar prioritas pengawasan dan prioritas pengawasan high wealth individual beserta WP grup dan ekonomi digital.

Ketiga, percepatan reformasi bidang SDM, organisasi, proses bisnis, dan regulasi dengan persiapan implementasi coretax system. Perluasan kanal pembayaran, penegakan hukum yang berkeadilan.

Pemanfaatan kegiatan digital forensik, keempat, insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Hal itu tetap memberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan kemudahan investasi.