OJK Perpanjang Restrukturisasi Sektoral dan UMKM

COPYTRADE – Seiring meningkatnya inflasi dan kenaikan suku bunga, ketidak stabilan ekonomi dinilai masih berpotensi tinggi. Kenaikan suku bunga Bank Central AS The Fed juga turut mengerek kenaikan suku bunga nasional. Kondisi tersebut rawan dengan terjadinya perlambatan ekonomi.

Merespon hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perlu dilakukan kebijakan yang tepat untuk menjaga iklim yang sehat. Hal itu dilakukan dengan terus mendorong normalisasi kegiatan ekonomi. Yakni dengan memperpanjang restrukturisasi kredit.

Diharapkan sekonomi, dan industri terus terjaga dan tumbuh. Meski terdapat beberapa pengecualian akibat pandemi Covid 19.

Melihat kondisi tersebut, seiring dengan akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada maret 2023 mendatang, OJK akan mengambil kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan.

Terutama untuk sektor industri dan daerah tertentu yang membutuhkan tambahan restrukturisasi. Tambahan restrukturisasi tersebut akan diperpanjang satu tahun hingga 31 maret 2024.

Kebijakan ini dinilai tepat, ketika pemulihan belum bisa berjalan sepenuhnya. Selain itu sektor UMKM masih membutuhkan dukungan kebijakan yang progresif.

Restrukturisasi untuk UMKM yang mencakup seluruh sektor. Seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum.

Industri yang menyediakan lapangan kerja besar. Seperti industri tekstil dan produk tekstil.

Dari keterangan yang berhasil dihimpun dari OJK, pada Senin, 28 November 2022 menyebut, kebijakan akan dilakukan secara terintegrasi. Hal itu berlaku bagi perbankan serta perusahaan pembiayaan.

Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023.

Sementara itu lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan , dapat menggunakan kebijakan restrukturisasi sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit. Yakni antara LJK dengan debitur hingga Maret 2023.

OJK terus senantiasa mengamati perkembangan ekonomi global dan nasional. OJK juga meminta agar LJK mempersiapkan persediaan yang memadai. Hal itu terkait fungsi intermediasi lembaga keuangan dan stabilitas sistem keuangan.

OJK juga akan merespon secara proporsional perkembangan yang muncul dengan memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Hal itu sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya OJK juga menerapkan restrukturisasi hingga Maret 2021. Namun karena pandemi masih terjadi, kelonggaran tersebut dirasa masih diperlukan, OJK memperpanjang kebijakan tersebut hingga Maret 2022.

Kebijakan restrukturisasi itu tertuang dalam POJK 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Terkait adanya pandemi Covid 19.

Ada pula POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020. Tentang Kebijakan pencegahan Penyebaran Covid 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Hingga Januari 2021 restrukturisasi kredit tercatat 7,57 juta debitur. Jumlah outstanding mencapai Rp 971,08 triliun. Terdiri dari 5,81 juta debitur UMKM. Dengan outstanding Rp386,63 triliun.

Restrukturisasi kredit juga dilakukan terhadap 66 debitur dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan outstanding Rp31,06 miliar pada 2021.

Termasuk 13 Badan Wakaf Mikro (BWM) dengan outstanding mencapai Rp4,52 miliar (September 2020).