Bank Indonesia Siapkan Lima Jurus Jitu Hadapi Gejolak Ekonomi 2023

COPYTRADE – Alarm kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi 2023 terus disiagakan. Langkah penguatan ekonomi terus dilakukan dengan menyusun berbagai kebijakan. Terkait hal itu BI telah menyiapkan jurus Jitu hadapi gejolak ekonomi di tahun 2023.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi 2023 pelu ditingkatkan. Hal itu dengan melihat ketidak stabilan geo politik global maupun ekonomi global.

Tingginya tensi politik menyebabkan melambatnya pertumbuhan,disusul dengan peperangan di eropa timur yang belum mereda.

Masih pula ditambah dengan kebijakan kenaikan suku bunga yang dilakukan The FED, yang berdampak pada kenaikan suku bunga acuan.

BACA JUGA : Pemerintah Optimalisasi Penerimaan Pajak PPN di Tahun 2023

Setidaknya Bank Indonesia telah menyiapkan 5 arahan kebijakan. Setidaknya BI telah menetapkan bauran kebijakan bersama pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Hal itu terungkap dalam Siniar Prospek Perekonomian dan Arah Bauran Kebijakan BI, Jumat 2 Desember 2022 yang disapaikan melalui kanal You Tube.

Kebijakan pertama yakni, kebijakan moneter yang pro stabilitas. Hal ini penting untuk meredam infasi sekaligus menstabilkan nilai tukar rupiah. Seperti diketahui nilai rupiah saat ini masih tertekan dengan dollar AS.

Kebijakan selanjutnya yakni mendorong Pro Growth. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi riil. Implementasinya melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial.

Sitematisasi dan digitalisasi pembayaran, Pendalaman pasar uang, termasuk inklusi keuangan.

Inklusi keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, sebagai upaya mendorong pertumbuhan kinerja keuangan dan sektor riil.

BACA JUGA : Kabar Baik Bagi Usaha Super Mikro Bunga KUR Turun Jadi 3 Persen

Beberapa kebijakan yang diterapkan sebelumnya, juga telah berhasil menangkal krisi saat pandemi covid 19 tahun 2020 lalu. Hal itu dengan tercapainya stabilitas dan pulihnya perekonomian saat ini.

“Dari itu diperlukan sinergi dan inovasi untuk menjaga pertumbuhan di tahun 2023 mendatang, Ungkap Perry.

Kebijakan yang diterapkan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,3 persen. Dengan tingkat inflasi terjaga 3 persen plus minus 1 persen.

Stop Berbagi Beban

Sebelumnya, saat pandemi Covid 19, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan kerjasama burden sharing atau berbagi beban. Menginjak 2023 mendatang telah dilakukan penandatanganan surat keputusan bersama ( SKB) antara BI dan Pemerintah untuk menyetop berbagi beban.

Dengan demikian BI tidak akan membeli surat berharga negara ( SBN) di pasar perdana.

“ Perjanjian berbagi beban tersebut hanya berlaku sapai 2022. Sehingga 2023 pemerintah tidak memiliki kerjasa langsung dengan BI, “ ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara baru baru ini.

Meski demikian devisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) terus turun menjadi 2,84 perse, Dari sebelumnya 6,14 persen di tahun 2020 dari Produk Domestik Bruto ( PDB).

Momentum pemulihan ekonomi akan terus dilakukan berdampingan antara BI dan Pemerintah. Dimana Bi melakukan stabilitas dan pemerintah mendorong pertumbuhan. Hal itu sebagai langkah berkesinambungan dan saling terkait.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu dengan membeli SBN mencapai Rp 974,09 triliun.

Dari total Rp 974,09 triliun, meliputi Rp 26,61 triliun untuk SKB I, kemudian Rp 397,56 triliun untuk SKB II.
Hingga 15 November 2022 pada SKB III yang bertujuan untuk kesehatan dan kemanusiaan terealisasi Rp 310,4 triliun. Masih tersisa komitmen Rp 128,58 triliun belumterealisasi.

Bank Indonesia berkomitmen untuk merealisasikan sisa Rp 128,58 triliun. Jika ditotal sampai akhir tahun, prognosa kami beli SBN di pasar perdana sekitar Rp 1.144 triliun selama 3 tahun. Hal itu untuk dukungan APBN dalam rangka penanganan Covid-19. sekaligus pemulihan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020.